Haris Ahmadi (Bid P2PL Dinkes Bwoso), Indra DC (Perencanaan Dinkes Bwoso)
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Bondowoso hal ini terkait dengan kepadatan penduduk di daerah tersebut. bahwa kepadatan dan mobilitas penduduk ikut menunjang penularan DBD, semakin padat penduduknya maka semakin jelek sanitasinya yakni kontainer akan beresiko untuk dijadikan perindukan vektor DBD. Jarak antar rumah yang berdekatan juga mempengaruhi penyebaran vektor DBD karena berhubungan dengan jarak terbang nyamuk Aedes aegypti yang mampu terbang hingga 100 meter
Kecenderungan penderita DBD di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh kelompok umur > 15 tahun sampai dengan usia lanjut artinya bahwa penyakit DBD saat ini lebih banyak menyerang pada usia remaja sampai dengan dewasa dibandingkan pada usia balita dan anak-anak. Demikian juga penyakit DBD tidak hanya menyerang menurut jenis kelamin hal ini dikarenakan DBD disebabkan oleh virus dengue yang berhubungan dengan aktifitas dan kekebalan tubuh penderita itu sendiri dan dalam kurun waktu dua tahun terakhir didominasi oleh penderita dengan jenis kelamin laki-laki (tahun 2007 sebanyak 55,87 % dan tahun 2008 sebanyak 58,88 % )
Bila dilihat pelaksanaan P2 DBD di Kabupaten Bondowoso sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2007 tentang Pedoman Pemberantasan Demam Berdarah
Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan P2 DBD di Kabupaten Bondowoso yakni dengan memanfaatkan data mengenai distribusi penyakit DBD berdasarkan tempat ( place ), waktu ( time ) dan sasaran manusia ( man ) yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit DBD
Program manajemen P2 DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso terdiri :
1. Perencanaan ( planning )
a. Analisa Situasi
b. Mengidentifikasi Masalah dan Prioritasnya
c. Menentukan Tujuan Program
d. Mengkaji Hambatan dan Kelemahan Program
e. Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO)
Dari lima langkah tersebut perencanaan program P2 DBD yang dilaksanakan masih belum melakukan upaya memprioritaskan program pada sasaran tertentu. Oleh karena itu perlu adanya upaya prioritas terhadap masalah tertentu dengan memanfaatkan data yang sudah ada setelah diolah menjadi analisis situasi mengenai penyakit DBD
2. Pelaksanaan ( actuating )
Pelaksanaan program P2 DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Puskesmas. Secara koordinasi dengan lintas sektor lainnya masih membutuhkan peran serta aktif sektor lain dengan harapan tujuan dari program P2 DBD dapat tercapai semaksimal mungkin
3. Pengawasan ( controlling )
Proses pengawasan dilakukan dengan cara mengukur hasil yang telah dicapai oleh staf atau organisasi, membandingkan hasil yang telah dicapai oleh tolak ukur/standart yang telah ditetapkan sebelumnya dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Cara mendapatkan data pada saat pengawasan dapat dilakukan dengan: pengamatan langsung, laporan lisan dan laporan tertulis.
Dalam pelaksanaan program P2 DBD di Kabupaten Bondowoso data yang diperoleh berdasarkan ketiga cara tersebut sehingga sesuai dengan teori cara pengawasan yang baik namun justru yang harus diperbaiki adalah ketepatan waktu dalam pelaporan secara tertulis dari puskesmas ke Dinas Kesehatan
KEBIJAKAN PROGRAM P2 DBD
Dalam pelaksanaannya kebijakan program P2 DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso ada beberapa hal yang belum dilaksanakan antara lain : tidak seluruh daerah endemis DBD memiliki kader jumantik dan pembinaan pokjanal PSN dari kabupaten ke kecamatan dan ke desa masih belum maksimal sehingga terkesan bahwa PSN dan DBD hanya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan beserta jajarannya saja
SISTEM PEMBIAYAAN P2 DBD
Pembiayaan kegiatan P2 DBD bersumber dari APBD II sehingga ada beberapa kegiatan dalam program yang sesuai dengan pedoman masih belum mampu untuk dibiayai. Oleh karena itu upaya bagi seluruh pihak untuk mengupayakan alternatif agar memaksimalkan program agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman. Alternatif sumber pembiayaan dapat berupa :
1. Pembiayaan mandiri oleh masyarakat terutama tentang gerakan PSN dengan kegiatan 3M-plusnya
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga/swasta yang berhubungan dengan program P2 DBD dan dikemas menarik sehingga saling menguntungkan
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA P2 DBD
Proses manajemen sumberdaya manusia meliputi penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan. Secara keseluruhan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam program P2 DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
1. Penarikan dan Seleksi
a. Pengelola Program P2 DBD
1). Pengelola Program P2 DBD Dinas Kesehatan Kabupaten dipilih oleh kepala seksi Pengendalian Penyakit dan dilaporkan kepada Kepala Bidang P2-PL dan Kepala Dinas Kesehatan
2). Pengelola Program P2 DBD Puskesmas dipilih Kepala Puskesmas
b.Pelaksana Teknis P2 DBD
1). Tim Pelaksana fogging dipilih dan ditentukan oleh pengelola program P2 DBD kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan
2). Tim Pelaksana Abatisasi Selektif dipilih dan ditentukan oleh pengelola program P2 DBD kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan
3). Tim Pelaksana Penyuluhan Kelompok di daerah intensif DBD dipilih dan ditentukan oleh pengelola program P2 DBD kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan
4). Tim Pelaksana PSN
a). Tim Pelaksana PSN yang berkedudukan di Kabupaten sumber
daya manusia dipilih oleh masing-masing instansi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati
b). Tim Pelaksana PSN yang berkedudukan di Kecamatan sumber daya manusia dipilih oleh masing-masing instansi yang diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan sebagai ketua Tim Pokjanal PSN di Kecamatan
c). Tim Pelaksana PSN yang berkedudukan di Desa sumber daya manusia dipilih oleh masing-masing instansi yang diketahui oleh Kepala Desa sebagai ketua Tim Pokjanal PSN di Desa
2. Pengembangan
Dilakukan sekali setahun berupa pertemuan rutin Tim Pokjanal PSN di Kabupaten dan Kecamatan serta pelatihan teknis pelaksana program di puskesmas
3. Pemeliharaan
Dilakukan berupa pemberian kompensasi dalam bentuk honor sesuai dengan anggaran program APBD
4. Penggunaan
Dalam penggunaannya SDM yang ada untuk program P2 DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja
Untuk program PSN lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat oleh karena itu perlu pendekatan yang optimal kepada lintas sektor utamanya tokoh masyarakat / tokoh agama masuk dalam Tim Pokjanal PSN baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten
Dalam pelaksanaan manajemen SDM program P2 DBD sudah dilaksanakan dengan baik namun bila dilihat pada SDM P2 DBD di wilayah puskesmas masih kurang dan belum terampil oleh karena itu perlu pemilihan SDM yang profesional, mengerti, menguasai lapangan dan terampil memberdayakan masyarakat agar tujuan P2 DBD dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai target yang optimal
PROGRAM INOVASI PADA PROGRAM P2 DBD
1. Penerapan Gerakan 3M plus bekerja sama dengan pihak ketiga/sponsor perusahaan insektisida nyamuk bila perlu diadakan lomba Desa/Lingkungan dengan gerakan PSN paling baik
2. Penyuluhan secara merata dan terfokus pada daerah endemis DBD supaya masyarakat dengan sadar dapat mencegah dirinya dan lingkungannya dari bahaya penyakit DBD dengan melakukan gerakan PSN mandiri atau masing – masing keluarga jadi jumantik bagi rumahnya sendiri
Kegiatan PSN dengan melibatkan sekolah dengan membentuk WAMANTIK ( Siswa Pemantau Jentik )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar