CARI

email

email: indradwicahyono@yahoo.com

Senin, 29 Agustus 2016

RISET RIKHUS VEKTORA

By. Nur Ali Masud, ST, MPH

Tulisan ini mungkin hanya sekedarnya saja dan tidak sistematis. Harap dimaklumi, saya menulis ini dengan android satu-satunya yang jadul dan disela waktu sedikit senggang.Tiada maksud lain selain untuk berbagi pengalaman. Ini berawal dari ajakan teman untuk ikut seleksi rekrutmen Rikhus Vektora yang diselenggarakan oleh BBVRP Salatiga. Mungkin bagi yang belum tahu terdengar asing, begitu juga dengan saya, juga bagi sebagian teman sanitarian, apa itu Rikhus Vektora dan apa BBVRP ?

Rikhus Vektora adalah singkatan dari Riset Khusus Vektor dan Reservoir, sedangkan BBVRP adalah singkatan Balai Besar Vektor dan Reservoir Penyakit. Balai tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penelitian Kesehatan Kementerian Kesehatan RI  yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 123 Mangunsari Sidomukti, Salatiga Provinsi Jawa Tengah.

Selasa, 16 Juni 2015

LOKAKARYA STOP BABS

Rabu, 20 Mei 2015 dimana sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso melakukan lokakarya "Menuju Masyarakat Bondowoso Sehat Menuju Gerakan Bebas BABS" bertempat di pendopo bupati, yang dibuka secara langsung oleh Bupati Amin Said Husni, dimana bapak Bupati mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masing-masing, bahkan bapak Bupati meminta masyarakat mengubah perilakunya menjadi pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Warga yang sebelumnya gemar buang air besar ke sungai diminta untuk buang air ke jamban, sebab jika warga tetap buang air besar ke sungai akan mencemari air sungai yang menyebabkan penularan penyakit. sebaliknya, jika kotoran ditampung dalam lubang septictank maka warga akan aman dan terjaga kesehatannya. hal itu disampaikan bapak Bupati dalam membuka lokakarya.

Senin, 04 Mei 2015

PEMILIHAN KEPENGURUSAN HAKLI BONDOWOSO PERIODE 2015 - 2019

Berlangsung di Aula Nirmala Bhakti Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada Sabtu tanggal 14 Februari 2015 telah di laksanakan Muscab Hakli Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan kepengurusan baru periode 2015 - 2019 telah berlangsung dengan baik dan secara demokratis.

Dibuka oleh ketua tim Formatur Bapak Sony Hendra Hermaan, SKM, M.MKes yang kemudian diawali dengan pembukaan singkat serta penjelasan tata tertib pemilihan dibantu oleh Bapak Burhan Effendi perwakilan Puskesmas serta Bapak Agus Yulianto dari RSUD Koesnadi, serta tidak lupa Ketua Hakli Periode sebelumnya Bapak Suryono, ST, S.Sos Juga berada didepan sebagai penanggung jawab dan pengarah, Dalam sambutan pembuka oleh Ketua Hakli periode 2011 - 2015 Bapak Suryono, ST, S.Sos menekankan bahwa kepengurusan ini penting sebagai landasan kegiatan Hakli dimasa kedepan, dengan tantangan yang lebih berat dan komplek kedepan diharapkan anggota hakli lebih mumpuni dan profesional dibidangnya, juga dengan menyongsong era ASN para anggota harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, juga tidak lupa Bapak Ketua Hakli menggaris bawahi bahwa Hakli harus lebih bermanfaat bagi masyarakat serta berdaya guna dalam membangun kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan, untuk itu tenaga Hakli untuk kepengurusan tahun 2015 - 2019 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Minggu, 03 Mei 2015

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS

Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum. 

Minggu, 05 Oktober 2014

CUPLIKAN RISKESDAS 2013 TENTANG HASIL KESEHATAN LINGKUNGAN

Topik kesehatan lingkungan pada Riskesdas 2013 bertujuan untuk mengevaluasi program yang sudah ada, menindaklanjuti upaya perbaikan yang akan dijalankan, dan mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan. Dengan diperolehnya data kesehatan lingkungan termutakhir, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Pada Riskesdas 2013 disajikan data kesehatan lingkungan yang meliputi, air minum, sanitasi (jamban dan sampah), dan kesehatan perumahan. Data kesehatan perumahan meliputi jenis bahan bangunan, lokasi rumah dan kondisi ruang rumah, kepadatan hunian, jenis bahan bakar untuk memasak, dan penggunaan atau penyimpanan pestisida/insektisida dan pupuk kimia dalam rumah. Di samping itu disajikan data perilaku rumah tangga dalam menguras bak mandi berkaitan dengan risiko penyebaran penyakit tular vektor (DBD, malaria).

Sebagai unit analisis adalah rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan keadaan kesehatan lingkungan menurut provinsi, tempat tinggal dan kuintil indeks kepemilikan.

Rabu, 18 Juni 2014

District Health Account (DHA)

District Health Account (DHA) atau Pembiayaan Kesehatan di Daerah, dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014, maka kebutuhan akan Health Accounts ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten semakin penting dan nyata. Health Account ditingkat Nasional (National Health Account), Provinsi (Provincial Health Account) dan Kabupaten (District Health Account) merupakan salah satu pendekatan perencanaan berbasis bukti (evidence based health financing) yang mana perencanaan pembiayaan kesehatan pada tahun yang akan datang telah direncanakan berdasarkan bukti dan analisa pengeluaran kesehatan terkini.
Apa itu Health Accounts?
Secara singkat, Health Accounts (HA) merupakan suatu cara pemantauan yang sistematis, komprehensif serta  konsisten terkait pemanfaatan aliran dana/pembiayaan pada sistem kesehatan (health spending). Tujuannya adalah mengukur alur pengeluaran yang ada ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten sehingga pembiayaan kesehatan ditahun yang akan datang dapat diproyeksikan secara tepat sasaran dan tepat manfaat. Strategi pengukuran yang digunakan adalah menggunakan sistem standard internasional yang telah disepakati oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Manfaat besar dari adanya Health Accounts adalah identifikasi area intervensi kesehatan, mengusulkan intervensi pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan, memonitor dan mengevaluasi intervensi serta mengurangi kemungkinan pengeluaran kesehatan yang tidak disesuai kebutuhan dan kebijakan.
Seperti apa dampak pembiayaan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin?

Pada dasarnya negara melalui sistem kesehatan menjamin pelayanan kesehatan, pencegahan (preventif), promosi (promotion) dan pengobatan (kuratif).  sumber dana untuk pengobatan pada tahun 2014 akan di-cover melalui skema SJSN kesehatan sementara untuk pembiayaan preventif dan promotif akan bersumber dari kantong BOK (Biaya Operasional Kesehatan) maupun kantong-kantong lain dari APBN dan APBD. Prinsip pembiayaan kesehatan adalah keadilan dalam kontribusi pembiayaan dan perlindungan terhadap resiko keuangan berdasarkan dugaan bahwa sebaiknya rumah tangga dapat membayar bagiannya secara adil tanpa memperburuk keadaan finansial yang ada. Apa yang diindikasi adil tergantung pada perkiraan/dugaan normatif masyarakat dan bagaimana sistem kesehatan dapat membiayainya.
Keadilan dalam kontribusi pembiayaan mencakup dua aspek penting yakni risk-pooling diantara yang sehat dan sakit dan pembagian resiko (risk sharing) antar kemakmuran atau tingkat pendapatan. Penggabungan resiko merupakan dasar pemikiran kontribusi untuk biaya kesehatan adalah perawatan pada saat sakit. Artinya, setiap orang miskin yang sakit tidak diberikan beban ganda karena sakit dan karena ongkos perawatan kesehatan yang melebihi kemampuannya.  Keadilan dalam kontribusi pembiayaan  merupakan langkah kedepan untuk mengurangi pengeluaran tunai dari langsung (out of pocket expenses) bahkan mencegah pengeluaran yang catastrophic ketika salah satu anggota rumah tangga miskin menderita sakit.
“Setidaknya ada tiga point yang menjadi dasar perhitungan pembiayaan melalui skema jaminan kesehatan masyarakat miskin yakni 1) mengurangi pengeluaran kesehatan tunai langsung (out of pocket expenses), 2) mencegah atau mempersempit kemungkinan terjadinya pembiayaan catastrophic dalam rumah tangga miskin serta 3) membuka akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas..”
Disampaikan oleh Debbie Murhead, AusAID Senior Health Analyst pada saat pertemuan AIPHSS Technical Working Group, Mei 2013
Pengeluaran kesehatan tunai langsung (out of pocket expenses) dimaksud adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Termasuk didalamnya biaya konsultasi dokter, pembelian obat, dan retribusi pelayanan kesehatan ataupun pengobatan alternative dan/atau tradisional. Pembiayaan Catastrophic adalah pembiayaan kesehatan yang mengakibatkan kondisi keuangan rumah tangga miskin semakin terpuruk dengan pengeluaran kesehatan melebihi 40% dari kapasitas membayar atau dari total pembelanjaan untuk sekedar bertahan hidup.
Dengan demikian perencaanaan  dan pemanfaaatan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna harus mampu menekan pengeluaran kesehatan tunai langsung (out of pocket expenses) beserta kemungkinan terjadinya pembiayaan catasptrophic oleh rumah tangga miskin. Jika kedua pengeluaran diatas tidak terkendalikan melalui kebijakan atau skema jaminan kesehatan yang disiapkan negara, maka jelas pembiayaan kesehatan negara tidak berhasil menjanggau kebutuhan masyarakat miskin dan hampir miskin bahkan sebaliknya dapat memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah ada.
Apa saja cakupan analisis dari DHA?
Dalam menyusun health account, data berikut akan menjadi acuan
  1. Sumber pembiayaan (FS)
  2. Pengelola pembiayaan (HF)
  3. Penyedia Pelayanan (PP)
  4. Program (PR)
  5. Jenis Kegiatan (HA)
  6. Mata Anggaran (HI)
  7. Jenjang Kegiatan (HL)
  8. Penerima Manfaat (HB)
Dukungan Program AIPHSS untuk Health Accounts
Pemerintah Australia (AusAID) melalui Program AIPHSS bekerja sama dengan Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PPJK) melakukan penguatan sistem pembiayaan kesehatan melalui berbagai kegiatan ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten antara lain: pembentukan databank NHA, CBG Evaluation and Capacity Building, Pemantauan Kinerja Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pembetukan Tim PHA/DHA, Pelatihan dan Pengumpulan data PHA/DHA, pertemuan sosialisasi tentang Health Account kepada stakeholder kunci di Provinsi dan Kabupaten, pelatihan fasilitator DHA dan pendampiongan penyususnan DHA serta penyusuan Pergub tentang Pelembagaan PHA.
sumber: http://aiphss.org/health-account-evidence-for-health-financing-planning/?lang=id

Selasa, 22 April 2014

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diterbitkan, PNS Pensiun 58 Tahun

JAKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara di tahun 2012, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan.

Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya UU ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan di bawah kepemimpinan presiden.

UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Perjalanan panjang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selama hampir tiga tahun akhirnya berbuah manis. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas.  Banyak PNS terutama yang pada bulan Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanya-tanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58 tahun, atau harus masuk purna tugas.

Sekretaris Kementerian  PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala  BKN, ujarnya Tasdik, di Jakarta, Rabu (08/01).

Sementara itu, BKN telah menerbitkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai petunjuk teknis untuk perpanjangan BUP bagi PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas telah diterbitkan. Surat Kepala BKN tersebut bernomor: K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 17 Januari 2014. Terkait BUP PNS,  sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 UU Nomor: 5 Tahun 2014 tentang ASN, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, yaitu:

    1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
    2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
    3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 

Surat Kepala BKN yang mengatur BUP PNS tersebut sebagai landasan operasional sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur BUP PNS. 

Download :